idarzh-CNenja

Gubernur Wahidin UMK Banten Final Tak Bisa Diutak-atik

Gubernur Wahidin Halim. FOTO: CiA/deLadeni

 

deLadeni.com, Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim telah  menetapkan Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) tahun 2018 se-Provinsi Banten. 

Penetapan upah itu setelah WH menandatangani surat keputusan nomor 561/Kep.442-Huk/2017 tertanggal 20 November 2017.

Berdasarkan SK Gubernur Banten itu, Besaran UMK 2018 tersebut untuk di 

KabupatenPandeglang Rp 2.353.549,14

Kabupaten Lebak Rp 2.312.384,00

Kota Serang Rp 3.116.275,76

Kota Cilegon Rp 3.622.214,61 

KabupatenTangerang Rp 3.555.834,67 

KotaTangerang Rp 3.582.076,99

Kota Tangerang Selatan Rp 3.555.834,67

Kabupaten Serang Rp 3.542.713,50.

Menurut WAH besaran  UMK 2018  sudah sesuai dengan usulan kabupaten/kota, "ada kenaikan 8,71 persen," kata Wahidin.

Penetapan UMK 2018 mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tentang Pengupahan. Untuk itu WH meminta kepada buruh menerima dengan keputusannya tersebut.

"Itu kan persoalan buruh dengan negara, bukan urusan gubernur, itu kan (ketetapan) undang-undang. Jangan ke gubernur lah, yang buat PP (78) siapa? Kalau mau ke sana (pemerintah pusat) aja deh," ujar Wahidin menanggapi rencana demonstrasi mengenai penolakan para buruh.

BACA JUGA : 

Kata Aliansi Buruh Soal Rekomendasi Upah Rp 3,6 Juta

Pembahasan Upah 2018, Kalangan Pengusaha Tolak Usulan Bupati Zaki

Deadlock, Bupati Zaki Usulkan Upah Kabupaten Tangerang 2018, Rp 3,6 Juta

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Alhamidi menambahkan, agar seluruh serikat buruh di Banten menerima keputusan tersebut.

 

BUDI R MUDJO