idarzh-CNenja

Kabupaten Tangerang Terapkan Kawasan Tanpa Rokok, Disokong Bupati Bogor

Pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok oleh Bupati Tangerang yang dihadiri Bupati Bogor Bima Arya, FOTO: Istimewa

 

deLadeni.com, Tangerang - Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan akan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang. 

"Hari ulang tahun Kabupaten Tangerang akan kami sosialisasikan," kata Zaki, hari ini Kamis, 29 November 2018.

Zaki menyebutkan pada Selasa, 27 November 2018 Pemkab telah melakukan pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) KTR bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Ruang Wareng Puspem di Tigaraksa.

BACA JUGA : Kawasan Tanpa Rokok Ciptakan Lingkungan Kota Tangerang Sehat

Bupati Zaki mengakui  ada kendala  saat ini  berkaitan dengan aktivitas merokok di tempat umum dan di tempat kerja di Kabupaten Tangerang.

Dalam pertemuan itu hadir pula Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Arya Bima yang juga Wali Kota Bogor. Bima mendukung Raperda KTR  yang tengah dalam pembahasan itu.​

​ Pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok oleh Bupati Tangerang yang dihadiri Bupati Bogor Bima Arya, FOTO: Istimewa ​

​​​Bima Arya mengatakan kedatangannya sebagai transformasi penerapan Perda yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bogor, serta tindakan tegas di lapangan.

BABA JUGA : Pengusaha Rokok Elektrik Keberatan dengan Pernyataan Mendag soal Vape

"Kota Bogor sebagai salah satu daerah di Indonesia sudah mengimplementasikan Perda KTR dan selayaknya kita berbagi pengalaman dengan daerah lain," kata Bima saat itu.

Penerapan larangan merokok kata Bima dituangkan dalam Perda KTR tahun 2019. Menurutnya pelaksanaan KTR harus ada komitmen dari semua pihak wali kota, DPRD,  OPD,  LSM, akademisi dan masyarakat. 

"Bagi pelanggar KTR di Bogor dikenai tindak pidana ringan (tipiring ) dengan melibatkan unsur OPD, Polri, TNI, jaksa dan hakim di mobil khusus (Satpol PP)," kata Bima.

BACA JUGA : Kenaikan Cukai Rokok Diprediksi Untungkan Produsen Besar

Adapun bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar di laporkan ke Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan aturan disiplin pegawai.

Bima menyebutkan pendapatan dari iklan, promosi dan sponsor rokok di Bogor  tidak lagi di jadikan sebagai  sumber pendapatan dan tidak berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

BUDI RM