idarzh-CNenja

Pengadilan Niaga Tolak Gugatan PKPU terhadap Bangun Laksana Persada

Kawasan Industri Laksana Business Park di Pakuhaji ini akan menjadi pusat eknomi baru di pantura Kabupaten Tangerang,FOTO:CIPTA ADI/deladeni
Kawasan Industri Laksana Business Park di Pakuhaji ini akan menjadi pusat ekonomi baru di pantura Kabupaten Tangerang,FOTO:CIPTA ADI/deladeni

 

deLadeni.comJakarta - Pengadilan Niaga Jakarta menolak gugatan permohonan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Krisna Murti dan Tavipiani Agustina terhadap PT Bangun Laksana Persada, developer yang mengembangkan kawasan industri di Utara Kabupaten Tangerang. "Menolak permohonan PKPU pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon," ujar ketua  hakim Duta Baskara saat membacakan putusan  di Pengadilan Niaga Jakarta, Selasa 5 Juni 2018.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan objek sengketa berupa sertifikat jual beli sebidang tanah kavling Blok FB-02 seluas 930 M2 yang terletak di Kelurahan Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang bukan termasuk objek gugatan yang disyaratkan dalam Undang-undang Kepailitan. "Hakim berpendapat tanah kavling yang dibeli oleh pemohon dengan harga Rp 2,5 miliar merupakan persoalan hutang piutang yang belum jatuh tempo," Duta menegaskan.

BACA JUGA : Kabupaten Tangerang Percepat Pembangunan Tiga Kawasan Industri

Merujuk akta jual beli nomor 7 tanggal 12 Maret 2018, menurut Duta, kedua pihak sudah bersepakat bahwa sertifikat itu masih dalam pengurusan. "Sehingga keberatan pemohon tak beralasan."

Menanggapi putusan ini, kuasa hukum Bangun Laksana Persada,
Alfin Suherman mengatakan sejak awal sudah yakin hakim akan menolak gugatan terhadap kliennya karena apa yang disengketakan bukan termasuk objek kepailitan. "Kami menyambut baik putusan  ini, dan sejak awal memang sudah yakin akan ditolak,"  kata dia.

Alfin mengatakan hubungan antara pemohon dan termohon PKPU adalah murni pengikatan jual beli dan tidak kaitannya dengan masalah hutang piutang seperti diatur dalam UU Kepailitan.

BACA JUGA : 2018, Kawasan Industri di Pakuhaji Ditargetkan Sudah Terintegrasi

Alfin menjelaskan pada perjanjian jual beli nomor 7 tanggal 12 Maret 2018 antara pihak PT Bangun Laksana Persada dan Tavipiani Agustina jelas disebutkan sertifikat yang menjadi objek jual beli masih dalam proses pengurusan.

"Di pasal 6 sudah jelas disebutkan kami selaku pihak termohon akan menyerahkan Kavling itu kepada pihak pemohon pada tanggal 31 Maret 2018," ujarnya.

Namun, pemohon justru menolak penyerahan unit tanah kavling tersebut, tapi justru meminta diserahkannya sertifikat. "Padahal dalam perjanjian jelas disebutkan bukan sertifikat yang akan diserahkan, tapi penyerahan kavling yang akan diterima oleh pemohon," ucap Alvin.

 

BACA JUGA : Integrasi Kawasan Industri, 30 Perusahaan Sepakat Bergabung ke Kawasan Bangun Laksana Persada

 

FATHIR MOHAMMAD